Tanah Papua Sebagai Target Investasi Presiden Prabowo

 *Yanius Tipagau

Pengantar

Era kepemimpinan presiden Prabowo Subianto di tanah Papua menjadi pusat pelaksanaan proyek dan strategi investasi asing. Faktanya Prabowo membangun kemitraan dengan negara-negara asing demi kepentingan investasi dan keamanan.

Di tanah Papua Operasi militer dan Militerisasi amat pesat. Manusia dimata pemimpin-pemimpin negara Indonesia tidak ada martabat, dianggap sebagai binatang sehingga ditembak, diusir, disiksa, dipenjarakan dan tanah Papua dipandang sebagai tanah yang tidak ada penghuninya.

Tindakan aneka kekerasan di atas merupakan langkah dan cara untuk menyukseskan proyek negara Indonesia yaitu memperkuat ekonomi, politik dan keamanan Indonesia. Untuk membangun mitra dan menanam investasi-investasi milik asing di tanah Papua.

Jadi, pada tulisan ini penulis menyoroti kunjungan-kunjungan presiden Prabowo Subianto ke negara-negara asing dan tujuan visitasinya. Bagian kedua membahas fakta kekerasan yang mengakibatkan pelanggaran HAM berat yang tidak pernah tuntas sejak tahun-tahun silam hingga saat ini namun yang disoroti adalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akhir-akhir tahun 2025. dan Bagian ketiga, permainan presiden Prabowo Subianto mengontrol pemerintah-pemerintah Papua demi kepentingan-kepentingan proyek dan perjanjian dengan negara-negara asing.

Memperkuat Kemitraan dengan Negara Asing

Dibagian ini penulis menyoroti negara-negara asing yang dikunjungi oleh presiden Prabowo Subianto. Ada banyak negara yang dikunjungi presiden namun akan menunjukkan negara-negara yang membangun kemitraan demi kepentingan-kepentingan tertentu. Karena bertolak dari kepentingan-kepentingan tersebut orang Papua maupun non-Papua korban. Pembunuhan, perampasan, pembantaian, pengungsian, penyerangan udara dengan bom, militerisasi dan operasi-operasi militer di seluruh tanah Papua. Jadi, tujuan dan negara-negara yang dikunjunginya sebagai berikut:

Pertama, kunjungan negara Singapura dengan tujuan kerjasama strategis bidang pertahanan, energi hijau, ekstradisi, pendidikan, dan konektivitas, serta menandatangani sejumlah perjanjian penting.

Kedua, kunjungan presiden Prabowo Subianto di negara Rusia. Dengan tujuan memperdalam kemitraan strategis di bidang pertahanan, energi nuklir, perdagangan, teknologi, dan pendidikan, serta menandatangani kesepakatan investasi dan kerja sama antar pemerintah—including FTA dengan EAEU—serta menghormati korban blokade Leningrad dengan tabur bunga di Piskaryovskoye Memorial Cemetery.

Ketiga, kunjungan presiden Indonesia di Arab Saudi. Tujuan membahas kerja sama strategis, meningkatkan layanan haji, serta menyepakati investasi senilai Rp 437 triliun.

Keempat, kunjungan di negara Brazil. Dengan tujuan membahas penguatan kerja sama strategis di bidang perdagangan, energi, pertahanan, dan teknologi.

Kelima, kunjungan di Belgia. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Brussels, Belgia, untuk memperkuat hubungan Indonesia–Uni Eropa melalui kesepakatan politik IEU–CEPA, pertemuan dengan para pemimpin Uni Eropa dan Raja Belgia, serta mendorong kerja sama di bidang ekonomi, pendidikan, dan pembangunan.

Keenam, kunjungan di Prancis demi kepentingan pelatihan TNI-POLRI. Artinya dengan tujuan membangun kekuatan militer Indonesia.

Ketujuh, kunjungan negara Belaru. Tujuan membahas penguatan kerja sama bilateral di bidang perdagangan komoditas strategis, khususnya pasokan pupuk, sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan Indonesia.

Kedelapan, kunjungan negara Kanada. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Gubernur Jenderal Mary Simon dan Perdana Menteri Mark Carney, menyaksikan penandatanganan Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), serta membahas isu perdagangan, pertahanan, hubungan masyarakat, Indo-Pasifik, dan Palestina.

Kesembilan, kunjungan presiden ke Malaysia. Dengan tujuan penguatan kerja sama kawasan, inklusivitas, keberlanjutan, dan pengembangan ekonomi digital. https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kunjungan_kenegaraan_Prabowo_Subianto).

Indonesia dalam hal ini presiden Prabowo Subianto membangun kemitraan dengan 9 (sempilan) negara diatas, penulis menyediakan beberapa dari banyak negara yang dikunjunginya. Alasan penulis krisis kemanusiaan, krisis ekologis dan krisis berbagai dimensi hidup manusia Papua secara spesifik dan secara umum manusia yang hidup diatas tanah Papua adalah demi kepentingan negara Indonesia dan negara kemitraannya.

Militerisasi di Tanah Papua

Menyoroti ekspansi militer Indonesia dan operasi-operasi militer di tanah Papua. Dengan kekerasan yang sadis membunuh, menembak, merampas, mengusir dan melakukan penyerangan baik darat maupun udara menggunakan senjata tajam maupun BOM. Kekerasan-kekerasan tersebut adalah dengan tujuan meloloskan misi dan proyek negara Indonesia yaitu memperkuat bidang militer, menanam investasi, dan membangun kepentingan-kepentingan tertentu.

Konflik bersenjata dan konflik-konflik sosial yang ada diatas tanah Papua merupakan strategi yang terstruktur. Kesenjangan sosial dan konflik bersenjata diatas tanah Papua segaja diciptakan oleh negara Indonesia (militer). Tujuan dari menciptakan segala bentuk kejahatan negara Indonesia di tanah Papua supaya orang asli Papua terintimidasi, dimusnahkan dan tersinggir kemudian mengambil hak-hak tanah dan sumber daya alam di Papua.

Jadi, ekspansi dan operasi-operasi militer, (https://www.kompasiana.com/yeredo6675/68a44b5ac925c44ab43ac732/sejarah-operasi-damai-kartenz-dan-dampaknya-di-papua?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Refferal&utm_campaign=Sharing_Mobile).

Sejak tahun 1961-1962 disebut dengan operasi Trikora hingga saat ini masih berkontinuitas diatas tanah Papua merupakan kepentingan-kepentingan SDA (sumber daya alam) tanpa kepedulian terhadap manusia.

Jadi, segala bentuk kekerasan, kriminalitas dan kriminalisasi militer Indonesia terhadap orang Papua dan orang-orang yang berbicara soal nilai-nilai kemanusiaan adalah demi kepentingan proyek Indonesia dengan negara sekutunya yang sudah sebutkan awal pembahasan.

Pelanggaran HAM Meningkat

Pelanggaran HAM (hak asasi manusia) manusia merupakan tindakan kekerasan. Kejahatan atas hak hidup, hak milik yang menjadi prinsip utama manusia diamana manusia itu eksistensi. Pada bagian ini penulis menyediakan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi diatas tanah Papua yang dibahas oleh SKPC setanah Papua dalam video berdasarkan data dan fakta yang sahi.

Berbagai bentuk kekerasan militer Indonesia di atas tanah Papua mengakibatkan berbagai pelanggaran berat sebagai berikut. Di kabupaten Punjak Jaya lebih dari 4.469 pengusian warga sipil. pengunsian warga sipil di Kabupaten Intan Jaya 1.321. Di kabupaten Pengunungan Bintang distrik Oksob pada tanggal 28 Oktober 2024 telah terjadi pembakaran rumah, pembunuhan warga sipil dan pelanggaran HAM berat hak asasi manusia, selain itu kantor distrik Oksob dan gereja Efesus Gidi, dijadikan sebagai pos militer.

Pada 19 Oktober 2025 di Kiwirok telah terjadi seranggan udara yang mengakibatkan menewaskan empat orang dan menimbulkan trauma bagi warga sipil. Eksistensi militer Indonesia di Aifat Timur dan Selatan yang mengakibatkan masyarakat setempat terintimidasi dan trauma karena militer Indonesia menjadikan gedung sekola, pukesmas, kantor distrik dan rumah warga sebagai pos-pos militer. Juga membuat masyarakat trauma karena militer Indonesia mewajibkan masyarakat untuk lapor saat beraktivitas. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut melanggar hukum humaniter international.

Bukan berarti problem seperti ini baru orde kepemimpinan presiden Prabowo Subianto terjadi. Sejak tahun 1963 bangsa Papua diintegrasikan kepangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia kondisi masyarakat Papua secara ekonomi dan sosial politik amat sadis (Ringkasan Eksekutif hasil musyawarah MRP dan masyarakat asli Papua 2010). Problem itu pula yang masih saja berlanjut hingga saat ini. Baik masalah pembunuhan, perampasan, pengusian, operasi militer, pembakaran rumah warga dan sebagainya. Namun konteks sekarang kekerasan sangat sadis di atas tanah Papua. Yang selalu mengakibatkan pelanggaran HAM berat yang tidak pernah tuntas.

Pemerintah Se-Papua Di Manfaatkan

Pada bagian ini penulis membahas strategi presiden Prabowo Subianto untuk menguasai demi kepentingan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara asing (mitranya). Untuk meloloskan perjanjian dengan negara sekutunya yang menjadi proyek utama presiden Prabowo Subianto. Maka ia manfaatkan pemerintah secara spesifik pemerintah Papua. Contoh konkrit yang terjadi era kepemimpinan presiden Prabowo Subianto yaitu seluruh wakil kepala daerah se Indonesia ikut ret-ret akademi militer di Magelang pada 27 Februari 2025, (https://www.akmil.ac.id/berita/wakil-kepala-daerah-ikuti-retret-di-akademi-militer.html).

Hal itu mencatat dalam sejarah era kepemimpinan presiden Prabowo. Yang kedua, presiden Prabowo Subianto menyelenggarakan kegiatan pelantikan kepala-kepala daerah se-Indonesia yang berjumlah 691 pada 2 Februari 2025, kegiatan-kegiatan ini merupakan peristiwa dalam sejarah Indonesia, (https://sorongnews.com/momen-sejarah-presiden-lantik-961-kepala-daerah-termasuk-yang-pertama-untuk-papua-barat-daya/).

Artinya seluruh pemimpin daerah atau pemimpin daerah sudah didoktrin dengan matang agar mereka patuh pada presiden dan kebijakannya.

Konteks Papua saat ini berbagai macam kekerasan yang dihadapi oleh rakyat di atas tanah Papua namun pemerintah sudah kehilangan hati nurani. Pemerintah lebih memprioritaskan jabatan ketimbang manusia. Cenderung mengupayakan mengeksploitasi sumber daya alam dan merampas tanah milik hak ulayat.

Lebih konkrit yang peristiwa terbaru Kabupaten Pengunungan Bintang distrik Kiwirok dan sekitarnya militer Indonesia mengunakan serangan udara dan darat, di kabupaten Intan Jaya 12 warga sipil pada 12 Oktober 2025, (https://jelatanewspapua.com/12-warga-sipil-diduga-ditembak-di-intan-jaya-ykkmp-surati-presiden-prabowo/). Namun suara pemerintah bisu artinya pemerintah Papua ada dan hadir sebagai wakil rakyat namun tidak mengupayakan nilai-nilai kemanusiaan masyarakat.

Lebih tendensi untuk menerima dan menandatangani proyek pusat yang hadir tanpa peduli pada nilai-nilai kemanusiaan.

Pemerintah Papua bukan hadir mengayomi dan menyejahterakan manusia Papua. Membuktikan bahwa pemerintah meninggikan harga harta benda dibandingkan manusia. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah Papua sedang menginjak tanah Papua, suara rakyat dibungkam, manusia dibunuh, disiksa, diusir, dan dirampas hak-hak milik dan suara pemerintah jadi bisu.

Apa artinya menjadi pemimpin rakyat jika tidak mengupayakan penderitaan rakyat? Apa artinya wakil rakyat jika tidak mengupayakan suara rakyat?

Jadi, yang perlu disadari oleh rakyat diatas se-tanah Papua ialah hari ini seluruh tanah Papua menjadi sentral penanaman investasi asing dalam proyek dan strategi kepemimpinan presiden Prabowo Subianto. Maka pemerintah Papua akan dan sedang mengupayakan proyek dan strategi presiden Prabowo Subianto demi kepentingan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara asing. Maka secara realitas terjadi dan akan terjadi ialah tanpa kemufakatan masyarakat adat seluruh tanah adat akan diberikan kepada negara.

Sumber:

Ringkasan Eksekutif hasil musyawarah MRP dan masyarakat asli Papua 2010.

 https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kunjungan_kenegaraan_Prabowo_Subianto

www.kompasiana.com/yeredo6675/68a44b5ac925c44ab43ac732/sejarah-operasi-damai-kartenz-dan-dampaknya-di-papua?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Refferal&utm_campaign=Sharing_Mobile

https://www.akmil.ac.id/berita/wakil-kepala-daerah-ikuti-retret-di-akademi-militer.html.

5. https://sorongnews.com/momen-sejarah-presiden-lantik-961-kepala-daerah-termasuk-yang-pertama-untuk-papua-barat-daya/.

https://jelatanewspapua.com/12-warga-sipil-diduga-ditembak-di-intan-jaya-ykkmp-surati-presiden-prabowo/.

)* Penulis adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi “Fajar Timur” Abepura-Papua.